JPPOS.ID - Tapanuli Utara - Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., menegaskan bahwa pengakuan terhadap status Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus diikuti dengan upaya nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Perencanaan Wilayah Adat Simardangiang di Tarutung, Senin (21/4/2026).
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati menekankan pentingnya pemahaman terhadap isi Surat Keputusan (SK) pengakuan Masyarakat Hukum Adat agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tetap berada dalam koridor hukum serta mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, pengakuan status hukum bukan menjadi tujuan akhir, melainkan harus menjadi landasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan akses masyarakat di wilayah adat, sekaligus mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah, seperti kemenyan, agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi di pasar.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap masyarakat hukum adat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas wilayah adatnya, tetapi juga mampu mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi. (JPP/RT)